Saturday, April 15, 2006

Mahalnya Menjadi Polisi

Kompas, 17 Januari 2004
RESMINYA, untuk menjadi anggota Kepolisian Negara RI tidak dipungut biaya sepeser pun. Asal, semua persyaratan dan tes yang ada dapat dilewati dan dipenuhi dengan baik. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa persyaratan dan tes yang ada dapat "diakali" dengan melewati "jalur khusus" alias "orang dalam". Entah itu berupa uang atau memo dari pihak- pihak tertentu yang mempunyai power.
Besarnya jumlah uang siluman adakalanya tergantung dari berapa banyak dan berapa besar "kekurangan" si calon. Misalnya, persyaratan tinggi dan berat badan yang kurang ideal maupun tes-tes lain yang nilainya kurang. Biasanya, semua itu bisa ditutupi dan disulap dengan berapa besarnya uang siluman yang disetorkan. XY, pengusaha di Medan yang anaknya baru saja dilantik menjadi bintara Polri, menyebutkan, ia "menghabiskan" uang hingga hampir Rp 75 juta untuk dapat meluluskan anaknya dari serangkaian tes yang ada. Pasalnya, si anak memang banyak memiliki nilai kurang untuk persyaratan minimal yang dibutuhkan.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar sebenarnya sudah mewanti-wanti agar anggotanya tidak ada yang memberi memo atau sponsor kepada calon pendaftar. Namun, sering kali memo yang datang bukan berasal dari pejabat Polri, melainkan dari instansi lain, termasuk anggota dewan, bahkan menteri.
Seorang perwira Polri yang bertugas di bagian personel di salah satu kepolisian daerah (polda) menyebutkan, ada kalanya mau tidak mau pendaftar yang masuk kategori "jalur khusus" itu mendapat prioritas. "Padahal, jumlah mereka biasanya tidak bisa dikatakan sedikit," ujarnya. Pernah suatu kali, katanya, seorang kepala polda memberi memo hingga 15 buah. Itu baru memo dari satu orang. "Tapi masak mau semuanya diluluskan. Ya, fifty-fifty-lah. Setengah yang murni, setengah lagi jatah khusus," katanya.
Pendapat lebih ekstrem dikemukakan oleh Adrianus Meliala, doktor di bidang kepolisian, ia menyebutkan, hanya tiga dari 10 calon yang lulus tes masuk polisi secara murni. Sisanya lulus dengan dukungan memo, "telepon", bahkan uang.
Tentu saja tidak sembarangan orang dapat menembus jalur khusus itu. Biasanya hanya orang-orang yang dikenal baik dan bisa dipercaya yang diterima. Sebab, kalau ketahuan, bisa-bisa malah menjadi buah simalakama. Contohnya, yang pernah terjadi di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.
Mantan Kepala Bagian Rendiaga Polda Metro Jaya-bagian yang menerima pendaftaran calon anggota Polri-Komisaris Eko Nugrohadi mengingatkan sebaiknya pendaftar tidak mencoba-coba mencari anggota Polri yang menjadi calo atau memanfaatkan jasa calo demi bisa lulus seleksi. Apalagi para oknum yang menjadi calo penerimaan itu biasanya justru bukan bertugas sebagai panitia penerimaan.
"Kalau panitia mana berani. Soalnya, panitia daerah kan diketuai langsung oleh kepala polda," ujarnya. Konsekuensinya, kalau ada memo, pasti juga langsung dilaporkan ke ketua panitia alias kepala polda.
Beberapa waktu lalu ada oknum yang ketahuan menerima uang dari pendaftar dengan menjanjikan calon tersebut pasti lulus jika mau membayar Rp 15 juta. Ternyata calon tersebut tidak lulus, sementara uang Rp 15 juta tidak dikembalikan. Karena merasa ditipu, orangtua korban lantas melapor langsung kepada kepala polda yang langsung mengusut laporan tersebut.
Terungkaplah lima oknum polisi yang memeras para pendaftar dengan janji diterima menjadi anggota Polri. Nilainya bervariasi. Setelah menyidang langsung kelima oknum tersebut, kepala polda memberi sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat hingga enam periode.
Tentu cerita di atas hanya mengungkap sebagian yang apes karena tindakannya ketahuan. Jika mulus-mulus saja dan si calon ternyata lulus, fulus yang didapat tentu jumlahnya tidak sedikit. Namun, jika si calon tidak lulus dan uang sudah keburu "disetor", yang bernasib sial adalah si calon. Terutama jika uang yang sudah diberikan tidak dikembalikan dan si oknum menghilang tanpa diketahui jejaknya. Bisa dikatakan, sebenarnya hal itu merupakan modus penipuan yang sering terjadi, tetapi jarang terungkap. Sebab, biasanya korban akan merasa malu sendiri jika hal itu muncul ke permukaan.
Adapun besarnya biaya siluman tersebut kabarnya berbeda di setiap polda. Apalagi kini wewenang penerimaan betul-betul berada di tangan polda masing-masing wilayah. Akan tetapi, bukan berarti biaya siluman menjadi lebih murah. Sebab, kalau dulu mereka harus "membagi jatah" dengan markas besar, kini jatah harus dibagi dengan kepolisian resor (polres) sebagai pintu pertama tahap seleksi awal.
Sebut saja DN, wiraswastawan yang saat ini sedang mendaftarkan anaknya menjadi calon bintara. Ia menyatakan sudah menyiapkan uang Rp 40 juta untuk persiapan. Tentu saja, selain uang, hal lain yang sudah disiapkan sebelumnya adalah berburu "orang dalam". "Saya sudah punya ’orang’ di polres dan polda yang bisa bantu," ujarnya optimistis. Entah bagaimana selanjutnya. Belum jelas benar, apakah anak kesayangannya itu sekarang lulus atau tidak.
MEMBAYAR biaya siluman untuk dapat masuk menjadi anggota atau pegawai dari suatu instansi merupakan salah satu modus dari adanya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang banyak terjadi di negeri ini. Salah satu kiat meminimalisasi peluang munculnya KKN dengan modus membayar biaya siluman tersebut, menurut Eko, adalah dengan memasang pengumuman, baik di tempat pendaftaran maupun di media massa, bahwa dalam proses seleksi dan penerimaan sebagai anggota Polri tidak dipungut biaya sepeser pun.
Pasalnya, sering kali korban yang melaporkan tindak penipuan tersebut tidak tahu hal itu. Pernah terjadi, seorang ibu bertanya kepadanya, kenapa anaknya tidak lulus seleksi, padahal ia sudah "membayar" uang Rp 35 juta kepada seorang polisi. Ketika ditanyai siapa polisi yang dimaksud, ternyata si ibu tidak mengenal oknum tersebut karena ia memang baru kenal dan bertemu di sekitar polda. Tentu saja ini akan sulit diusut.
Cara lain adalah dengan melibatkan pengamanan internal (paminal)-baik provoost maupun intel-selama proses berlangsung. Mereka dilibatkan untuk mengawasi oknum-oknum yang mencoba-coba mencari peluang. Memang, mau tidak mau harus diakui bahwa upaya tersebut belum dapat menjamin proses seleksi berlangsung aman, fair, dan bersih dari upaya-upaya oknum yang ingin berbuat curang.
Suka atau tidak suka, perlu diakui bahwa "kebocoran" sangat mungkin terjadi dan sulit dihapus. Kecuali ada keinginan bersama dari semua pihak untuk mewujudkan Polri yang bersih, mandiri, dan berwibawa tanpa pandang bulu. Ide untuk menerima bintara dengan lebih dahulu harus melewati proses pendidikan di D1 Studi Kepolisian, yang saat ini sedang digodok Polri, merupakan salah satu langkah meminimalisasi peluang KKN tersebut.
Meski demikian, menurut Adrianus Meliala, hal itu pun bukan berarti dapat menghapus KKN, tetapi hanya memindahkan peluang KKN semata. Mau pilih yang mana?
F Sidikah R Alumnus Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia

20 comments:

  1. Anonymous11:27 PM

    YA, GIMANA YA, SAH-SAH AJA DECH,AGI PULA UNTUK MASUK JALUR FORMAL YANG BERSIH SULIT SEKALI, JIKA MAU JUJUR, YA HARUS JUJUR SEMUA MAS... NYATANYA KARENA HAL ITU SUDAH MENJADI DARAH DAGING DI INSTANSI MANA PUN. PERLU DIPERHATIKAN APAKAH OKNUM POLISI TERSEBUT MENCARI "OBJEKAN" KARENA PENDAPATAN DARI GAJI KURANG ATAU EMANG ISENG-ISENG BERHADIAH SAJA YA??????? YANG JELAS SAYA MELIHAT DAN MENILAI BUKAN HANYA POLRI SAJA YANG SEPERTI ITU TETAPI JUGA TNI, PNS PEMDA, BEA CUKAI, KEJAKSAAN SEMUANYA MENERAPKAN UANG SILUMAN, MEMO, "TELEPON". STPDN CONTOHNYA JIKA INGIN LULUS MINIMAL SETORAN UANG SILUMAN Rp. 80.000.000,- APA HAL INI TIDAK MEMBERATKAN?

    ReplyDelete
  2. Anonymous6:35 PM

    Malu donk ah... Klo gak sekarang berubah, kapan lagi?? Tunggu besok?? Sampai kapan???

    ReplyDelete
  3. Anonymous4:28 AM

    kan sebenarnya menjadi polisi tidak dipungut biaya,kasihan dong orang tidak mampu,mau menjadi polisi..padahal cita-cita menjadi polisi,gara-gara terlalu mahal makannya ax kesampean menjadi polisi...gi mana negara ini mau maju,kalau mau berbakti pada negaranya sendiri harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak

    ReplyDelete
  4. Anonymous12:29 AM

    gambaran masyarakat indonesia yang tidak mau berfikir. maunya enak, aman, gajian .. padahal masih banyak profesi selain polisi/PNS/Instansi yang notabenenya malah bisa memajukan bangsa ini .. negara ini akan sulit keluar dari krisis kalo pemikiran para lulusan2 sekolah/akademi hanya ingin mengejar PNS/Polisi .. Negara ini butuh orang2 yang kreatif yang bisa berkarya .. mandiri ..

    ReplyDelete
  5. Anonymous8:25 AM

    jangan sok suci,..... jalani aja,... yang penting dapat kerjaan............terus terang sy habis 90 juta..... kalian semua pada iri ya.............

    ReplyDelete
  6. pantesan banyak yg korup supaya cepat balik modal rupanya, kayak jendral nya sekarang aja korup kkn huifh ,

    ReplyDelete
  7. Anonymous8:39 PM

    Knp harus membayar jika menjadi POLISI padahal nanti kan NEGARA juga yang beruntung memiliki ANGGOTA POLISI YANG KUAT dan bisa melindungi dan melayani Masyarakat..Klau sampe bayar berarti itu Melindungi dan Memeras Masyarakat

    #MAAF JIKA PERKATAAN SAYA TERLALU BERLEBIHAN

    ReplyDelete
  8. Mau jadi polisiii :'( :'(
    huuuaaaaaaaa :'(
    mauuu :(

    ReplyDelete
  9. pardi singgarimbun8:39 PM

    jadi polri maupun jadi pns tidak menjamin kesuksesan tapi sukses butuh semangat kerja,kalau saya punya uang 75 jt mendingan buat wirausah daripada buat nyogok masuk porlri,lagian juga kalau ngoyok terus kerja itu uang gajinnya juga ngak halal,encam itu brooo

    ReplyDelete
  10. Anonymous7:33 AM

    75 jta ckup buat apaan gan bintara aja lebih dri segitu hrganya jadi guru pns aja 75 jt msih kurang gan. :)

    ReplyDelete
  11. Anonymous8:37 AM

    Benar harus ada badan yg mengamankn atau mengawal selama proses tsb.......
    Bila perlu badan khusus d bawah naungan president...

    ReplyDelete
  12. Udah gak aneh ane... jangan kan masuk dipemerintahan di pabrik aja pake duit..

    bisa ente liat dah makin kesini lulusan polisi dan tni posturnya nya jlek2, yg pendek, kurus pun ada. Kadang ane heran kok bisa diterima yang kayak gtu..hihi

    ReplyDelete
  13. Klau gigi graham kita berlubang gi mana ya,,, tapi saya sangat ingin mebgabdi kepada negara

    ReplyDelete
  14. Anonymous7:49 PM

    SEKARANG BOLA ADA DI TANGAN PRESIDEN....??!!!

    ReplyDelete
  15. polisi adalah penegak peraturan di masyarakat, bagaimana peraturan akan ditegakkan kalau cara mereka menjadi polisi saja sudah melanggar aturan..

    ReplyDelete
  16. sekarang intinya di dunia ini lebih adil kepada yang ber uang,, yang tidak punya uang tidak akan di lihat

    ReplyDelete
  17. Itu dari masing-masing individu aja, mau kerjanya apa polisi,TNI,PNS,pengusaha kh itu dari kitanya aja, jalani aja dengan baik,semoga itu menjadi berkah dalam hidup kita,yg jelas kita tidak selamanya hidup,, masih ada hal yg harus di pertanggung jawabkan :) oke kawan

    ReplyDelete
  18. Anonymous6:35 AM

    Ya kan sudah terlihat sekarang banyak kasus aparat yg jual narkoba dll.itu lah hasil dri anak mafia yg pnya duit masukin anaknya jdi aparat tpi pake duit.lain hal pasti jika cita cita dri dlam hati ingin jdi aparat.

    ReplyDelete
  19. Gk adil bgt klo pungli punglian kya gtu . alangkah bagus nya lulus dgn murni dan tanpa biaya

    ReplyDelete